MATACYBER.COM | CILEGON – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon tambah indikator pengawasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah strategis ini diambil guna memicu motivasi kerja pegawai Pemerintah Kota Cilegon.
Kepala BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, menegaskan bahwa penambahan indikator ini diakomodasi melalui penguatan sistem absensi digital atau e-presensi.
“Iya, jadi yang disampaikan teman-teman itu untuk mengantisipasi motivasi kinerja pegawai kita turun karena lama menunggu mutasi rotasi, ada isu kemungkinan pemangkasan TPP,” katanya, Rabu (30/9/2026).
Sistem e-presensi tidak lagi sekadar mencatat jam masuk dan pulang kerja, melainkan diintegrasikan secara langsung dengan Sistem Integrasi Manajemen Disiplin, Kinerja, dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (SIMANTAP).
Melalui integrasi ini, kalkulasi besaran TPP kini bertumpu pada tiga parameter utama, yaitu kedisiplinan, laporan kinerja harian individu, dan capaian target kinerja organisasi.
“Jadi ada tiga indikator yang kita nilai, ya disiplinnya, ya kinerjanya, dan seberapa besar dia dapat TPP,” ujarnya.
Melalui mekanisme baru ini, setiap pemotongan TPP akibat ketidakdisiplinan akan langsung tercatat secara otomatis dan transparan. Pegawai pun dapat memantau notifikasi absensi serta rincian pemotongan TPP beserta alasannya melalui sistem.
“Dari disiplin kehadiran, kinerja yang bersangkutan sehari-hari sama kinerja organisasi digabung, baru itu yang akan dibayarkan berapa besar TPP yang dia terima,” tuturnya.
Meski demikian, masa transisi dari mesin pemindai sidik jari (fingerprint) ke e-presensi tak lepas dari hambatan teknis. Sejumlah pegawai mengeluhkan kendala jaringan internet saat hendak melakukan presensi.
“Ya sebagian ada, sebagian mengeluhkan karena jaringan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Joko memastikan ketersediaan jaringan internet di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebenarnya telah diperiksa.
Saat ini, uji coba e-presensi telah berjalan hampir satu bulan dan mencakup mayoritas OPD serta lebih dari 9.000 pegawai. Namun, kelompok tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (nakes) belum diikutsertakan karena memiliki karakteristik dan pengaturan jam kerja yang berbeda.
Selain meningkatkan presisi penilaian kinerja, skema digitalisasi ini juga ditujukan untuk menutup celah kecurangan yang kerap terjadi pada sistem lama.
“Kalau finger tadi masih dimungkinkan orang nitip absen finger-nya ke orang lain,” pungkasnya. (*/Red)
