MATACYBER.COM | CILEGON - Posyandu kini tak lagi sekadar tempat penimbangan balita dan imunisasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, fungsi Posyandu diperluas untuk menangani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum (PU), perumahan dan permukiman (PERKIM), serta ketenteraman dan ketertiban umum (TRANTIB).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Rully Kusumawardhany, usai acara penilaian Posyandu oleh Tim Provinsi Banten di Posyandu Kembang Sepatu 8, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Jumat (9/5/2025).
 |
| Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Rully Kusumawardhany. |
"Posyandu sekarang menjadi gerbang pertama penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, bukan hanya soal kesehatan. Jika ada jalan rusak, masalah air bersih, sampah, hingga anak usia dini yang belum sekolah, semua bisa dibawa dan dikonsultasikan di Posyandu," jelas drg. Rully.
Ia menambahkan, kini Posyandu melibatkan petugas lintas sektor dari berbagai dinas. Misalnya, masalah infrastruktur ditangani oleh PU, persoalan rumah tidak layak huni oleh PERKIM, serta isu sosial dan keamanan lingkungan oleh dinas terkait seperti sosial dan TRANTIB.
Menurut drg. Rully, keberadaan “New Posyandu” ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan langsung saat hari buka Posyandu, yang kini minimal berlangsung dua kali dalam sebulan.
“Kalau dulu hanya sebulan sekali, sekarang minimal dua kali. Kalau sasaran prioritas belum datang, kami yang datangi. Semua langsung diinput ke sistem Kemenkes pada hari itu juga,” katanya.
Drg. Rully berharap ke depan seluruh instansi lintas sektor semakin memahami peran strategis Posyandu dalam menangani isu-isu masyarakat secara holistik.
"Posyandu kesehatan sudah terbiasa, tapi lima SPM lainnya perlu dukungan serius dari sektor terkait. Pemerintah harus gencar sosialisasi agar semua pihak paham perannya," tegasnya. (Hendra)
