MATACYBER.COM | SERANG, Masyarakat Kp. Karang Asem Kelurahan Pancur dan Kelurahan Sayar Kec. Taktakan Kota Serang, melayangkan surat izin ke Polresta Kota Serang c/q Polsek Taktakan untuk menggelar Aksi Demo di halaman SMPN 12 Kota Serang pada Senin 30 Juni 2025.
Aksi demo yang akan dilakukan, sehubungan dengan rasa kecewanya terhadap SPMB ( Sistem Penerimaan Murid Baru) tahun ajaran 2025/2026 pada SMPN 12 yang terletak di Lingkungan Kuranji Kota Serang.
Dalam rencana orasinya, ada beberapa hal yang akan dipertanyakan kepada pihak sekolah dan pihak Walikota Serang terkait ketidak seimbangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Menyikapi rasa kekecewaan nya, maka warga dari 2 kelurahan tersebut akan menyampaikan keberatannya dengan berencana menggelar aksi demo.
Adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut:
Sistem zonasi yang diberlakukan tidak berpihak kepada warga sekitar, padahal secara geografis, SMP Negeri 12 adalah satu-satunya sekolah negeri yang paling dekat dengan wilayah kami.
Banyak anak-anak dari sayar tidak diterima, meskipun jarak tempat tinggal mereka sangat dekat dengan sekolah, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam sistem zonasi.
Keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah kami menyebabkan tidak adanya alternatif lain bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan negeri dengan kualitas yang layak.
Terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi yang menimbulkan dugaan ketidaktransparanan dan ketidakadilan.
Oleh karena itu, mereka menuntut:
Pemerintah Kota Serang, dalam hal ini Bapak Walikota, untuk meninjau ulang hasil SPMB SMP Negeri 12 dan mengevaluasi sistem zonasi yang diterapkan.
Agar pihak sekolah memberikan prioritas kepada warga terdekat, khususnya dari Karang Asem dan sayar.
Dilakukan audit dan investigasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 12 agar tidak merugikan masyarakat lokal.
“Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk aspirasi dan keprihatinan masyarakat terhadap pendidikan di wilayah kami. Kami berharap agar bapak Walikota dapat segera menindaklanjuti, ” ungkap Soleh selaku koordinator aksi.
