MATACYBER.COM | CILEGON - Orang Muda Cilegon meminta DPR RI mendorong penguatan pengawasan tata ruang dan perlindungan lingkungan di Kota Cilegon, Banten. Aspirasi itu disampaikan Tujak, anggota Mahasiswa Pecinta Alam SKALA Universitas Al-Khairiyah, dalam pertemuan bersama WALHI dan komunitas terdampak lingkungan dari berbagai daerah di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2026).
Tujak menyoroti persoalan banjir, debu, kekeringan, dan perubahan tata ruang yang menurutnya perlu dilihat sebagai bagian dari dampak perkembangan kawasan industri.
"Di Cilegon, persoalan banjir ketika musim hujan dan debu serta kekeringan ketika musim kemarau perlu dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya melihat gejalanya, tetapi evaluasi juga kondisi wilayah dari hulu sampai hilir, termasuk perubahan tata guna lahan, daerah resapan, dan sistem drainase," kata Tujak.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dilanjutkan Pengir, perwakilan Mahasiswa Pecinta Alam SKALA, melalui orasi di depan Gedung DPR RI.
Pengir menegaskan mahasiswa tidak menolak pembangunan dan investasi. Namun, ia meminta pengelolaan dampak ekologis diperkuat agar pertumbuhan industri tidak mengabaikan lingkungan.
"Kami tidak anti terhadap pembangunan. Investasi dan kegiatan industri merupakan bagian dari perkembangan Cilegon. Namun, pengelolaan dampak lingkungan perlu diperkuat agar kepentingan ekonomi berjalan seimbang dengan perlindungan ruang hidup masyarakat," kata Pengir.
Pengir menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon 2020 sampai 2040. Menurut dia, tata ruang harus menjadi instrumen untuk mengendalikan perkembangan kawasan industri sekaligus menjaga kondisi ekologis wilayah.
Ia juga meminta kualitas udara Cilegon dipantau secara terbuka melalui data pengukuran yang dapat diakses masyarakat.
"Kami melihat persoalan kualitas udara perlu mendapat perhatian lebih serius. Aktivitas PLTU dan industri di Cilegon perlu terus dipantau dampaknya melalui data dan pengukuran yang terbuka kepada masyarakat," ujarnya.
Mahasiswa turut menyoroti keterbukaan informasi ketika terjadi gangguan atau kejadian di kawasan industri. Informasi mengenai penyebab, hasil pemeriksaan, wilayah terdampak, dan langkah penanganan dinilai penting agar masyarakat mengetahui risiko lingkungan di sekitar mereka.
Mereka menyatakan akan terus mengawal kebijakan lingkungan Pemerintah Kota Cilegon bersama WALHI dan komunitas masyarakat terdampak.
Bagi Orang Muda Cilegon, pembangunan tidak cukup diukur dari investasi dan pertumbuhan industri. Pemerintah juga dituntut memastikan udara, air, tanah, dan ruang hidup warga tetap terlindungi di tengah perkembangan Cilegon sebagai kota industri. (*/Red)
