MATACYBER.COM | CILEGON – Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 di The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi gerakan koperasi untuk memperkuat peran dalam pemulihan ekonomi daerah, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakerwil yang mengusung tema "Memperkuat Peran dan Sinergi Koperasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah" tersebut dihadiri Gubernur Banten beserta jajaran pemerintah daerah, pengurus Dekopinwil dan Dekopinda kabupaten/kota, serta sejumlah mitra strategis dari kalangan perbankan, BUMD, lembaga pemerintah, dan dunia usaha.
Ketua Dekopinwil Banten, H. Hasbi Sidik, mengatakan Rakerwil 2026 bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum konsolidasi besar untuk mendorong koperasi bertransformasi menjadi sokoguru ekonomi kerakyatan yang modern, mandiri, dan memberikan dampak nyata.
Menurut Hasbi, sejak dikukuhkannya kepengurusan Dekopinwil Banten masa bakti 2026-2030, pihaknya berkomitmen agar koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi mampu membangun kolaborasi dan menghadirkan solusi konkret bagi persoalan ekonomi masyarakat.
"Koperasi harus hadir sebagai solusi konkret dalam menjawab tantangan pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi daerah pascadinamika global. Namun, target besar ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi pentahelix antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan media," ujar Hasbi.
Ia menjelaskan, salah satu agenda strategis yang didorong dalam Rakerwil tersebut adalah memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pelaku koperasi melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten. Perlindungan tersebut diharapkan menjangkau pengurus, pengawas, pengelola, anggota koperasi, hingga pekerja rentan di Provinsi Banten.
Selain itu, Dekopinwil Banten juga mendorong penguatan kewirausahaan sejak dini melalui kolaborasi dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Banten. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membina Koperasi Pramuka (Kopra) sekaligus menanamkan jiwa kewirausahaan dan semangat ekonomi kerakyatan kepada generasi muda.
Dalam upaya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, Hasbi juga menyoroti pentingnya kemudahan akses permodalan dan penguatan rantai pasok kebutuhan pokok bagi koperasi di Banten.
Pihaknya berharap adanya sinergi dengan Bank Banten, Jamkrida, PT Banten Global Development (BGD), PT Agro Banten Mandiri (ABM), serta Perum Bulog agar koperasi, khususnya koperasi ritel dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendapatkan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
"Kami berharap koperasi mendapatkan kemudahan pembiayaan sekaligus berperan aktif dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan. Misalnya, Bank Banten dapat menghadirkan layanan di pasar tradisional dengan skema pembiayaan yang fleksibel," jelasnya.
Hasbi mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan dan kunjungan ke sejumlah koperasi, termasuk koperasi karyawan (Kopkar), pihaknya menemukan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya tingginya harga bahan pokok dan kesulitan memperoleh pasokan barang.
Karena itu, ia berharap Perum Bulog dan PT Agro Banten Mandiri dapat menjadi mitra pemasok utama bagi koperasi sehingga rantai distribusi kebutuhan pokok lebih efisien.
Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menyediakan barang dengan harga kompetitif bagi anggota maupun masyarakat luas.
Lebih lanjut, Hasbi meminta dukungan dan pembinaan dari Gubernur Banten beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM agar arah kebijakan serta peta jalan (roadmap) Dekopinwil Banten periode 2026-2030 dapat selaras dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurutnya, keselarasan program menjadi penting agar pembinaan koperasi dan UMKM dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dekopinwil Banten bersama Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) dan seluruh pimpinan Dekopinda kabupaten/kota juga berkomitmen mengawal pelaksanaan program kerja secara transparan, terukur, dan akuntabel.
"Kami berkomitmen menyelaraskan seluruh program kerja koperasi dengan arah kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia serta program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Banten," tegasnya.
Ia berharap melalui Rakerwil tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan menghasilkan program kerja yang tidak hanya bersifat perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata.
Rakerwil Dekopinwil Banten 2026 turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Banten, termasuk Asisten Daerah (Asda) III Rina, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, serta jajaran dinas yang membidangi koperasi kabupaten/kota.
Hadir pula pimpinan dan perwakilan Bank Banten, Jamkrida, BGD, PT Agro Banten Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Bulog, Kwarda Pramuka Banten, Forum CSR, Kopsyah BMI, koperasi karyawan, serta para pengurus dan mitra strategis lainnya.
Melalui forum tersebut, Dekopinwil Banten berharap gerakan koperasi semakin solid dan mampu mengambil peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka peluang usaha, serta mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten. (Hendra/red)
