MATACYBER.COM | CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis 17 April 2025.
Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan pentingnya penyusunan Raperda tersebut, yang didasarkan pada empat poin utama.
"Pertama, perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, dan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, dengan batas waktu paling lama dua tahun sejak diundangkan," ujarnya.
Kedua, masih kata Robinsar, untuk memperluas kegiatan usaha PT BPRS Cilegon Mandiri, termasuk layanan transfer dana nasabah melalui bank umum dan kerja sama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan terkait sistem pembayaran. Poin ketiga, menurut Robinsar, adalah perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
"Terjadi pergeseran praktik perbankan tradisional ke arah pemanfaatan teknologi informasi demi memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap layanan yang cepat dan efisien," tuturnya.
"Dan yang terakhir, mendorong sinergi dengan seluruh pihak, khususnya dalam penguatan UMKM, dengan memberikan kemudahan serta perluasan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas," tambahnya.
Selain membahas Raperda, Robinsar juga menyampaikan LKPJ Wali Kota Tahun 2024. Robinsar mengakui bahwa terdapat dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan selama tahun tersebut, termasuk transisi dari pemerintahan sebelumnya.
"Meski terdapat berbagai dinamika, pelaksanaan pembangunan tetap harus dilanjutkan secara berkelanjutan," ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Robinsar menegaskan bahwa dinamika pembangunan sepanjang tahun 2024 berhasil diatasi.
"Segala tantangan dapat diselesaikan dengan perlahan namun pasti, secara akuntabel dan dengan prinsip kehati-hatian, tentu saja berkat dukungan DPRD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan," pungkasnya. (*/Red)
